Prabowo Turun Tangan Tangani Gempa NTT, Pemerintah Dikerahkan hingga BUMN dan Posko Diperkuat

Karena itu, pemerintah daerah mulai dari gubernur hingga bupati diminta segera membentuk dan mengaktifkan posko penanganan bencana.

Posko tersebut dinilai penting untuk menyinkronkan seluruh sumber daya, bantuan, serta kebutuhan masyarakat sehingga penanganan di lapangan tidak berjalan sendiri-sendiri.

Baca Juga: Gempa NTT Tewaskan 47 Orang, Ternyata Ini 10 Gempa Dahsyat yang Pernah Terjadi di Flores dan Alor

“Jadi sinkronisasi mulai dari Posko itu penting,” ujar Pratikno.

Selain koordinasi, pemerintah juga menekankan pentingnya penetapan status bencana di wilayah terdampak, baik pada tingkat kabupaten maupun provinsi.

Pendataan Korban Dan Kerusakan Jadi Kunci

Pratikno mengatakan pendataan masyarakat dan wilayah terdampak menjadi bagian penting dalam penanganan gempa NTT.

Baca Juga: Intan Ali Saleng Turun Langsung Pimpin Barisan DWP Bulukumba, Semarakkan HUT ke-81 RI

Data yang akurat dibutuhkan untuk menentukan langkah tanggap darurat sekaligus menjadi dasar dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Dan kaitannya dengan akuntabilitas itu juga pendataan. Baik pendataan untuk kepentingan tanggap darurat maupun pendataan untuk rehab rekon,” katanya.

Ia mengingatkan pengalaman penanganan bencana sebelumnya menunjukkan masih terdapat perbedaan kecepatan pendataan di sejumlah daerah.

Baca Juga: Bukan Sekedar Bundaran, Ini Cerita Di Balik Ikon Pinisi Yang Jadi Kebanggaan Bulukumba

Karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan proses pendataan dilakukan secara benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah Pusat Siap Dukung Kebutuhan Daerah

Pratikno memastikan pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam menangani dampak gempa di NTT.