MEDIARAYA.ID - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengambil langkah tegas dengan mencopot 137 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.
Keputusan tersebut diumumkan Sudaryono usai memimpin Rapat Pimpinan di Kantor Badan Gizi Nasional pada Senin (3/8/2026).
Menurutnya, pencopotan dilakukan sebagai bentuk penegakan disiplin terhadap pelanggaran yang dinilai mencederai standar operasional dan integritas pelaksanaan program MBG.
"Per hari ini, saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional telah mencopot 137 Kepala Dapur di seluruh Indonesia yaitu di Jawa Barat, Lampung, Jawa Timur, Sumatra Utara, Banten dan Jawa Tengah termasuk yang kemarin dapurnya yang di Semarang yang menimbulkan keracunan di SMK Negeri 6 Semarang," kata Sudaryono dalam keterangan resminya.
Pencopotan Berdasarkan Evaluasi Dan Pelanggaran
Sudaryono menjelaskan, keputusan tersebut diambil setelah BGN melakukan evaluasi terhadap sejumlah kepala SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin maupun memiliki rekam jejak yang tidak sesuai dengan standar operasional program MBG.
Pelanggaran yang menjadi dasar pencopotan mencakup kasus keracunan makanan hingga dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan.
Ia menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap setiap bentuk kelalaian yang berpotensi membahayakan penerima manfaat maupun tindakan yang merugikan keuangan negara.
"Yang jelas kami zero tolerance terhadap keracunan, zero tolerance terhadap tindakan korupsi, hengki pengki, ngentik uang, dan lain-lain itu kita zero tolerance, dan kami telah menyiapkan suatu sistem mekanisme di mana trust is good, but control is better," tegas Sudaryono.
BGN Perkuat Pengawasan Digital
Selain melakukan penindakan, BGN juga tengah memperkuat sistem tata kelola program MBG melalui pengawasan berbasis digital.
Sistem tersebut dirancang agar seluruh aktivitas operasional di setiap dapur MBG dapat dipantau secara lebih transparan dan akuntabel, mulai dari proses penyediaan makanan hingga distribusi kepada penerima manfaat.
Langkah ini diharapkan mampu meminimalkan potensi pelanggaran sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia.
Orang Tua Dan Sekolah Akan Dapat Akses Informasi Menu MBG
Sudaryono juga memastikan BGN akan membuka akses informasi kepada masyarakat, khususnya orang tua, sekolah, dinas kesehatan, dan dinas pendidikan.
Melalui sistem yang sedang dikembangkan, para pemangku kepentingan nantinya dapat mengetahui menu makanan yang diberikan kepada siswa setiap hari, kandungan gizi, lokasi dapur yang memasak, identitas kepala SPPG, hingga riwayat keluhan apabila terdapat masalah dalam pelaksanaan program.
"Sebagaimana janji saya setelah saya dilantik adalah bagaimana menyediakan informasi yang terbuka kepada pihak-pihak terkait khususnya orang tua, kemudian dinas kesehatan, dinas pendidikan, termasuk guru, kepala sekolah itu mendapatkan informasi bahwa anaknya diberi menu makan apa oleh negara di hari ini, hari kemarin, hari esok, kandungan gizinya apa, kemudian menu tadi itu dimasak di SPPG mana, kepala SPPG-nya siapa, dan ada keluhan apa, sehingga kita bisa lihat," ujar Sudaryono.
BGN berharap penguatan pengawasan dan transparansi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai standar keamanan pangan, akuntabilitas, dan tujuan peningkatan gizi masyarakat.***
