Mediaraya.id - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan belum mengambil sikap final terkait wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.

Hingga kini, PKS masih melakukan kajian mendalam agar setiap keputusan yang diambil benar-benar memberikan dampak terbaik bagi masa depan demokrasi Indonesia.

Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, dalam wawancara pada Senin (22/12/2025), menyampaikan bahwa partainya tidak ingin tergesa-gesa merespons isu yang menyangkut sistem demokrasi nasional.

Menurutnya, kehati-hatian diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

“Belum ada sikap final yang diambil karena PKS ingin memastikan setiap keputusan benar-benar terbaik bagi masa depan demokrasi Indonesia.”

Buka Ruang Dialog Dengan Publik

PKS menegaskan komitmennya untuk membuka ruang dialog seluas-luasnya sebelum menentukan sikap resmi.

Partai berlambang bulan sabit kembar itu siap menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (NGO), kalangan akademisi dan kampus, hingga konstituen di daerah.

Masukan tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan sebelum Fraksi PKS di DPR RI menyampaikan sikap resmi terkait mekanisme pilkada ke depan.

Langkah ini sejalan dengan prinsip partisipasi publik yang selama ini menjadi bagian penting dalam pengambilan kebijakan demokratis, terutama dalam isu strategis seperti sistem pemilihan kepala daerah.

Penanganan Bencana Jadi Prioritas Mendesak

Di tengah dinamika wacana pilkada, PKS kembali menegaskan bahwa fokus paling mendesak saat ini adalah penanganan bencana di wilayah Sumatra.

Muhammad Kholid menyebut, keselamatan rakyat dan pemulihan kehidupan masyarakat terdampak tidak boleh dikalahkan oleh agenda politik apa pun.

PKS menaruh perhatian besar pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk upaya membangkitkan kembali roda perekonomian masyarakat yang terdampak secara langsung.

“Masa depan demokrasi memang penting, tetapi keselamatan dan pemulihan rakyat adalah hal yang tidak bisa ditunda.”

Penegasan tersebut juga tercermin dari kerja-kerja relawan PKS di lapangan yang hingga kini masih aktif melakukan pendampingan, distribusi bantuan, serta dukungan pemulihan bagi warga terdampak bencana di berbagai daerah di Sumatra.

Isu Pilkada Dan Dinamika Nasional

Sebagai informasi, wacana pilkada melalui DPRD kembali mengemuka seiring dengan diskursus revisi undang-undang pemilu dan evaluasi pelaksanaan pilkada langsung.

Sejumlah pihak menilai pilkada langsung memiliki tantangan besar, mulai dari biaya politik tinggi hingga potensi konflik horizontal, sementara pihak lain menilai pilkada langsung tetap menjadi simbol kedaulatan rakyat.

Dalam konteks inilah, sikap PKS yang memilih mengedepankan kajian mendalam dan dialog publik dinilai sebagai upaya menjaga keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan prinsip demokrasi.***