Komisi II DPRD Bulukumba menegaskan persoalan tersebut tidak berhenti pada pembahasan bersama TAPD.
Kaspul mengatakan pihaknya akan terus mengawal alokasi bantuan sarana produksi untuk petani dan UMKM dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar).
Baca Juga: Komisi IV DPRD Bulukumba Mulai Bahas Arah Anggaran APBD 2027, Ini OPD yang Hadir
"Kami akan mengawal persoalan ini hingga pembahasan Banggar agar alokasi bantuan sarana produksi bagi petani dan UMKM tetap masuk dalam APBD," tegasnya.
Pembahasan KUA-PPAS menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD.
Karena itu, DPRD dan pemerintah daerah diharapkan dapat menemukan solusi penganggaran yang tetap sesuai regulasi sekaligus menjaga keberlanjutan program prioritas pembangunan daerah.***