Mediaraya.id - Ketegangan terasa dalam Audiensi DPRD Bulukumba, Selasa (5/5/2026), ketika perwakilan LSM PATI menyampaikan langsung keluhan nelayan Pantai Panrang Luhu, Desa Bira, Kecamatan Bontobahari.
Di hadapan Wakil Ketua DPRD Bulukumba, Syahruni Haris, mereka menuntut kejelasan atas persoalan yang dinilai menghambat aktivitas melaut.
Audiensi DPRD Bulukumba ini menjadi titik temu antara suara masyarakat pesisir dan pengambil kebijakan.
Persoalan utama yang disorot meliputi penimbunan pasir serta pembangunan pondasi di bibir pantai yang diduga mengganggu akses keluar-masuk perahu nelayan.
Keluhan Nelayan: Akses Terhambat, Aktivitas Terganggu
Bagi nelayan Panrang Luhu, pantai bukan sekadar garis batas laut ia adalah ruang hidup.
Namun belakangan, ruang itu terasa menyempit.
LSM PATI yang selama ini mendampingi nelayan menyampaikan bahwa adanya aktivitas penimbunan dan struktur bangunan di sempadan pantai membuat proses “dropping” perahu menjadi sulit.
Dalam kondisi tertentu, nelayan bahkan harus menunggu pasang atau mencari titik alternatif yang tidak selalu aman.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran baru. Bukan hanya soal ekonomi harian, tetapi juga keselamatan saat melaut.
DPRD Minta OPD Segera Bertindak
Menanggapi laporan tersebut, Syahruni Haris menegaskan bahwa DPRD Bulukumba tidak tinggal diam.
Ia memastikan persoalan ini telah diteruskan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“LSM PATI datang mempertanyakan kejelasan atas laporan masyarakat, khususnya terkait sempadan pantai dan akses dropping perahu nelayan,” ujarnya.
