Pemerintah menargetkan jumlah tersebut meningkat menjadi 30.000 KDKMP hingga akhir 2026.
Baca Juga: Ketua DPRD Bulukumba Umy Asyiatun Khadijah Hadiri HAN ke-42
“Target kita akhir tahun 2026 harus 30.000 Koperasi Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik,” katanya.
Menurut Prabowo, koperasi diharapkan menjadi instrumen untuk memperkuat posisi masyarakat dalam rantai pasok sekaligus mencegah dominasi pasar oleh kelompok bermodal besar.
Barang Subsidi Akan Disalurkan Melalui Koperasi
Prabowo juga menyampaikan kebijakan pemerintah terkait distribusi barang subsidi.
Baca Juga: Jelang Setahun Kematian Affan Kurniawan, Orang Tua Minta Tak Ada Peringatan Berlebihan
Ia menegaskan barang subsidi yang berasal dari uang rakyat harus disalurkan melalui Koperasi Merah Putih dan tidak boleh diperdagangkan kembali.
“Barang-barang subsidi akan disalurkan melalui Koperasi Merah Putih, sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan,” tegasnya.
Penguatan Ekonomi Dari Pesisir
Pembangunan KNMP, modernisasi kapal ikan, dan penguatan koperasi menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat bawah.
Baca Juga: Detik-detik Ambulans Tabrak Anak 10 Tahun Saat Karnaval di Pinrang, Sopir Nyaris Diamuk Massa
Untuk sektor kelautan, pemerintah tidak hanya menargetkan pembangunan fisik kampung nelayan, tetapi juga berupaya membangun rantai ekonomi yang mencakup produksi, penyimpanan, pengolahan hingga distribusi hasil laut.
Kementerian Kelautan dan Perikanan sebelumnya menjelaskan bahwa fasilitas KNMP antara lain diarahkan untuk mendukung aktivitas nelayan melalui infrastruktur seperti pabrik es, gudang pendingin dan fasilitas penunjang lainnya.
Pemerintah juga telah menyatakan pembangunan KNMP akan diperluas ke berbagai wilayah Indonesia.