MEDIARAYA.ID - Komisi IV DPRD Kabupaten Bulukumba menggelar rapat kerja untuk membahas Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2027.
Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Bulukumba, Kamis (13/8/2026), sebagai bagian dari rangkaian pembahasan arah kebijakan anggaran daerah untuk tahun mendatang.
Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Bulukumba, H. Syamsir Paro.
Baca Juga: 289 Siswa Diduga Keracunan MBG di Berastagi, Pernyataan Bupati Karo Picu Sorotan Publik
Ketua DPRD Bulukumba, Umy Asyiatun Khadijah, turut hadir dalam pembahasan tersebut.
Sejumlah anggota Komisi IV juga mengikuti rapat, yakni Hj. Astati Tajuddin, Nurlina, Fuad Arafah, Hj. Hawatia, H. Rijal, dan Abdul Hakim.
Pembahasan PPAS APBD 2027 turut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja Komisi IV DPRD Bulukumba.
Baca Juga: 21 Bulan Jadi Presiden, Prabowo Klaim Sudah Jalankan 121 Kebijakan Transformatif
OPD yang hadir antara lain RSUD H. Andi Sulthan Dg. Radja Bulukumba, Dinas Sosial, serta Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A).
Kehadiran OPD mitra tersebut menjadi bagian penting dalam pembahasan karena Komisi IV memiliki keterkaitan dengan sejumlah sektor pelayanan publik, khususnya bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta kependudukan dan keluarga berencana.
Melalui pembahasan PPAS, DPRD bersama pemerintah daerah dapat mencermati prioritas program dan plafon anggaran yang akan menjadi dasar dalam penyusunan APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2027.
Baca Juga: Empat Orang Jadi Tersangka Kasus Challenge Hafalan Al-Qur’an Berhadiah Miras di The Sounds Project
Rapat kerja ini juga menjadi ruang bagi DPRD untuk memperoleh penjelasan dari OPD mitra terkait kebutuhan program dan anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
Pembahasan tersebut selanjutnya menjadi bagian dari tahapan pembahasan APBD 2027 sebelum ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.***