Ketua DPRD Bulukumba Umy Asyiatun Khadijah Hadiri HAN ke-42

MEDIARAYA.ID - Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba, Umy Asyiatun Khadijah, menghadiri peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 Tahun 2026 yang digelar di Tribun Lapangan Pemuda Bulukumba, Kamis (13/8/2026).

Kehadiran Umy dalam kegiatan tersebut menjadi bagian dari dukungan legislatif terhadap penguatan perlindungan, pemenuhan hak, serta pembangunan masa depan anak di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Peringatan HAN ke-42 tingkat Kabupaten Bulukumba tahun ini mengusung tema “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan.”

Baca Juga: Jelang Setahun Kematian Affan Kurniawan, Orang Tua Minta Tak Ada Peringatan Berlebihan

Tema tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Bulukumba H. Andi Muchtar Ali Yusuf, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua TP PKK Kabupaten Bulukumba, para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Ketua Dharma Wanita, Ketua IKWAN DPRD Bulukumba, serta sejumlah undangan lainnya.

Suasana peringatan HAN berlangsung meriah dengan kehadiran ratusan siswa dan siswi dari berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Bulukumba.

Baca Juga: Detik-detik Ambulans Tabrak Anak 10 Tahun Saat Karnaval di Pinrang, Sopir Nyaris Diamuk Massa

Para peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan penuh antusias.

Kehadiran mereka sekaligus menjadi bagian penting dari peringatan yang menempatkan anak sebagai pusat perhatian.

DPRD Bulukumba Dukung Pemenuhan Hak Anak

Baca Juga: BNN Sita Ganja, Senpi dan Mobil Mewah dari Bos Narkoba MR di Kampung Bahari

Kehadiran Ketua DPRD Bulukumba dalam peringatan HAN mencerminkan dukungan terhadap upaya bersama membangun generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal.

Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan.