Mediaraya.id - Komisi IV DPRD Kabupaten Bulukumba menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas alur rujukan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam pelayanan BPJS Kesehatan di Kabupaten Bulukumba.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Bulukumba, Kamis (16/7/2026), sebagai forum evaluasi dan pencarian solusi atas berbagai kendala pelayanan kesehatan yang dihadapi masyarakat.

RDP dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Bulukumba, H. Syamsir Paro, didampingi anggota Komisi IV, dr. Sabriadi, Nurlina, Abdul Hakim, dan H. Rijal.

Turut hadir Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba beserta jajaran, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bulukumba Diah Eka Rini bersama tim, perwakilan RSUD H. Andi Sulthan Daeng Radja Bulukumba, Direktur RS Makkaroda, serta seluruh kepala puskesmas se-Kabupaten Bulukumba.

DPRD Tekankan Forum Untuk Mencari Solusi

Mengawali rapat, Ketua Komisi IV DPRD Bulukumba, H. Syamsir Paro, menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir.

Ia menegaskan bahwa RDP digelar sebagai ruang dialog untuk memperkuat koordinasi antarlembaga sekaligus mencari solusi terhadap berbagai persoalan pelayanan kesehatan.

Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terus ditingkatkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

"Forum ini bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi menjadi wadah menyamakan persepsi dan merumuskan langkah-langkah perbaikan agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin baik," ujar H. Syamsir Paro.

BPJS Kesehatan Paparkan Inovasi Layanan BPJS Keliling

Dalam pemaparannya, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bulukumba, Diah Eka Rini, menjelaskan berbagai inovasi yang terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada peserta JKN.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah BPJS Keliling, layanan jemput bola yang memberikan kemudahan akses administrasi kepesertaan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat.

Menurut Diah, program tersebut dihadirkan agar peserta JKN tidak selalu harus datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk mengurus berbagai kebutuhan administrasi.

"Melalui layanan BPJS Keliling, kami ingin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga akses terhadap informasi maupun administrasi kepesertaan menjadi lebih mudah dan cepat," jelas Diah Eka Rini.

Selain membahas inovasi pelayanan, forum juga menyoroti mekanisme rujukan pasien dari fasilitas kesehatan tingkat pertama menuju rumah sakit rujukan agar berjalan sesuai prosedur tanpa mengurangi hak peserta JKN.

Puskesmas Harapkan Kepastian Mekanisme Rujukan

Kepala Puskesmas Kajang, Sirajuddin, menyampaikan harapan agar RDP menghasilkan solusi konkret terhadap berbagai kendala yang selama ini dihadapi fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN.

Ia menilai kepastian mekanisme rujukan dan koordinasi yang baik antar-fasilitas kesehatan akan memberikan rasa aman bagi tenaga kesehatan sekaligus meningkatkan kepuasan masyarakat.

"Kami berharap melalui pertemuan ini dapat ditemukan solusi sehingga pelayanan BPJS Kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan dapat berjalan lebih aman, nyaman, dan memberikan kepastian bagi masyarakat," ujarnya.

Komisi IV Minta Koordinasi Antar Fasilitas Kesehatan Diperkuat

Menanggapi berbagai masukan yang berkembang selama rapat, H. Syamsir Paro meminta BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan seluruh puskesmas memperkuat koordinasi, khususnya terkait sistem rujukan pasien agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Ia menegaskan bahwa seluruh persoalan yang muncul harus dijadikan bahan evaluasi bersama sehingga kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Bulukumba terus meningkat.

"Kami berharap komunikasi antarfasilitas kesehatan terus diperkuat sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang optimal sesuai haknya sebagai peserta JKN. Apa yang menjadi kendala hari ini harus menjadi perhatian bersama untuk segera ditindaklanjuti," tegasnya.

RDP berlangsung secara terbuka dan diwarnai diskusi interaktif antara DPRD, BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, rumah sakit, serta kepala puskesmas.

Berbagai masukan yang dihimpun akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pelayanan kesehatan, khususnya dalam mekanisme rujukan peserta JKN.

Menutup rapat, H. Syamsir Paro berharap hasil pembahasan segera ditindaklanjuti sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan kesehatan yang lebih cepat, mudah, terintegrasi, dan sesuai dengan haknya sebagai peserta JKN.

"Mudah-mudahan setelah pertemuan di ruangan ini semua persoalan semakin tercerahkan. Apabila dalam proses pelayanan selama ini masih terdapat kekurangan, kami menyampaikan permohonan maaf. Yang terpenting adalah komitmen kita bersama untuk terus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya.***