Mediaraya.id - Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf, memaparkan strategi Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam membangun aparatur sipil negara (ASN) yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kinerja.
Hal tersebut disampaikan Andi Utta saat menjadi narasumber pada Musyawarah Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Daerah (Musrenbangkom) yang digelar Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (BBPK APDN) Wilayah IV BPSDM Kementerian Dalam Negeri.
Kegiatan yang berlangsung di Anda Beach Hotel, Tanjung Bira, Jumat (3/7/2026) tersebut mengangkat tema "Transformasi Pengembangan Kompetensi Aparatur Melalui Penjaringan Kebutuhan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan."
Forum ini dihadiri Kepala BPSDM Provinsi, BKPSDM kabupaten/kota, serta pejabat yang membidangi pengembangan kompetensi aparatur dari wilayah Sulawesi, Maluku, hingga Papua.
Musrenbangkom secara resmi dibuka oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, Dr. Sugeng Hariyono.
Dalam kesempatan itu, Kepala BBPK APDN Wilayah IV BPSDM Kemendagri, Sugiarto, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan strategis tersebut.
Menurutnya, pengembangan kompetensi aparatur merupakan salah satu program prioritas nasional yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati Bulukumba bersama jajarannya yang ikut berpartisipasi pada kegiatan ini," ujar Sugiarto.
Pada sesi bertajuk "Peta Kebijakan Pengembangan Kompetensi Kabupaten Bulukumba", Bupati yang akrab disapa Andi Utta menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi terutama oleh kualitas sumber daya manusia yang menjalankan kebijakan dan program pemerintah.
"Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh kualitas SDM yang mengelolanya," tegas Andi Utta.
Ia menjelaskan, seorang kepala daerah harus memiliki visi pembangunan yang jelas.
Namun, visi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila didukung birokrasi yang memiliki kompetensi, mampu menerjemahkan kebijakan ke dalam program yang terukur, serta memiliki budaya kerja yang kuat.
Karena itu, ASN dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Dalam paparannya, Andi Utta juga membandingkan sistem pengelolaan SDM di lingkungan birokrasi dengan sektor swasta.
Menurutnya, terdapat sejumlah praktik baik yang dapat diadopsi pemerintah, seperti penetapan target kerja yang terukur, evaluasi kinerja yang objektif, penerapan sistem penghargaan dan sanksi, hingga budaya inovasi yang berkelanjutan.
Sebagai bentuk implementasi reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Bulukumba terus melakukan pembenahan tata kelola kepegawaian melalui penerapan aplikasi DIKERJA.
Sistem tersebut mengintegrasikan pengukuran disiplin dan kinerja ASN sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat budaya kerja aparatur yang profesional, akuntabel, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Tidak hanya membahas pengembangan kompetensi ASN, Bupati Bulukumba turut memperkenalkan sejumlah capaian pembangunan daerah, di antaranya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), transformasi pelayanan publik, pembangunan kawasan perkantoran terpadu yang meliputi Gedung Pinisi, Gedung Ammatoa, dan Mal Pelayanan Publik, hingga berbagai inovasi tata kelola pemerintahan yang mendukung terwujudnya birokrasi modern.
Melalui forum Musrenbangkom, Pemerintah Kabupaten Bulukumba berharap pengalaman dalam membangun sistem pengembangan kompetensi ASN dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lainnya.
Sinergi antarwilayah dinilai penting untuk memperkuat kualitas aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, serta mampu menjawab tantangan pembangunan nasional di masa mendatang.***
