Mediaraya.id - Pemerintah Kabupaten Bulukumba kembali mencatat capaian penting dalam pengelolaan keuangan daerah setelah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Selasa 26 Mei 2026.

Pengumuman itu disampaikan langsung Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu, dalam penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Aula Kantor BPK Sulsel, Makassar.

Opini WTP tersebut diterima langsung Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf didampingi Ketua DPRD Bulukumba Umy Asyiatun Khadijah.

Capaian ini menjadi WTP ke-13 bagi Kabupaten Bulukumba secara keseluruhan.

Lebih dari itu, penghargaan tersebut juga menandai lima kali berturut-turut opini tertinggi dari BPK berhasil dipertahankan pada masa kepemimpinan pasangan Bupati Andi Muchtar Ali Yusuf dan Wakil Bupati Andi Edy Manaf.

Komitmen Tata Kelola Keuangan Daerah

Suasana penyerahan LHP berlangsung penuh apresiasi.

Di tengah deretan kepala daerah lain dari Sulawesi Selatan, nama Bulukumba kembali disebut sebagai salah satu pemerintah daerah yang mampu menjaga kualitas pengelolaan keuangan secara konsisten.

Bagi Pemkab Bulukumba, opini WTP bukan sekadar simbol administratif.

Pemerintah daerah memandang capaian itu sebagai hasil dari proses panjang pembenahan sistem tata kelola pemerintahan yang terus dilakukan dari tahun ke tahun.

Di bawah kepemimpinan pasangan Harapan Baru, sejumlah langkah perbaikan terus diperkuat.

Mulai dari penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas perencanaan anggaran, hingga kedisiplinan organisasi perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf, menegaskan bahwa opini WTP harus dimaknai sebagai dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“WTP menjadi cerminan dari upaya perbaikan tata kelola yang terus dilakukan. Yang paling penting adalah bagaimana pengelolaan keuangan daerah semakin tertib, efektif, dan memberi dampak pada pelayanan masyarakat,” ujar Andi Utta, sapaan akrabnya.

WTP Bulukumba Dan Tantangan Akuntabilitas

Raihan WTP Bulukumba selama lima tahun berturut-turut memperlihatkan adanya konsistensi dalam menjaga standar akuntabilitas keuangan daerah.

Namun di balik penghargaan itu, pemerintah daerah juga dihadapkan pada tantangan untuk memastikan setiap rekomendasi pemeriksaan benar-benar ditindaklanjuti.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bulukumba, Andi Sufardiman, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan.

Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP tidak lepas dari kerja kolektif perangkat daerah dalam memenuhi standar pelaporan yang tepat waktu dan sesuai ketentuan.

“Ia menegaskan bahwa rekomendasi BPK yang masih ada akan segera ditindaklanjuti dalam waktu 60 hari sesuai ketentuan yang berlaku,” demikian disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Andi Sufardiman menambahkan, opini WTP harus menjadi motivasi untuk memperkuat budaya tertib administrasi dan transparansi di seluruh perangkat daerah.

“WTP ini menjadi motivasi untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kita ingin budaya tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas semakin kuat di seluruh perangkat daerah,” katanya.

Penyerahan LHP BPK Sulsel

Dalam agenda penyerahan LHP LKPD Tahun Anggaran 2025 itu, BPK Sulsel juga menyerahkan hasil pemeriksaan kepada sejumlah daerah lain, yakni Pemerintah Kabupaten Wajo, Pemerintah Kabupaten Sinjai, dan Pemerintah Kota Palopo.

Turut hadir mendampingi Bupati Bulukumba dalam kegiatan tersebut antara lain Ketua DPRD Bulukumba Umy Asyiatun Khadijah, Sekretaris Daerah, Kepala Inspektorat, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Sekretaris DPRD, Kabag Keuangan, serta sejumlah pejabat lingkup Pemkab Bulukumba.

Raihan WTP Bulukumba tahun ini sekaligus memperkuat citra daerah sebagai salah satu pemerintah kabupaten di Sulawesi Selatan yang konsisten menjaga tata kelola keuangan.

Ke depan, tantangan terbesar bukan hanya mempertahankan opini WTP, tetapi memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak pada kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.***