• Selasa, 18 Agustus 2026

Pansus LKPJ Bahas PAD Pemkab Bulukumba

Photo Author
Andi Fendy, Mediaraya.id
- Jumat, 3 April 2026 | 10:05 WIB
Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Bulukumba melakukan pembahasan Pendapatan Asli Daerah bersama tim penyusun laporan pemerintah daerah di ruang Komisi IV, Kamis (2/4/2026).
Pansus LKPJ DPRD Kabupaten Bulukumba melakukan pembahasan Pendapatan Asli Daerah bersama tim penyusun laporan pemerintah daerah di ruang Komisi IV, Kamis (2/4/2026).

Mediaraya.id - Rapat Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kabupaten di Kabupaten Bulukumba kembali dilanjutkan.

Pembahasan difokuskan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam laporan pertanggungjawaban kepala daerah tahun anggaran berjalan.

Rapat tersebut dilaksanakan di ruang rapat Komisi IV pada Kamis (2/4/2026).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus, Rizal Sarib dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Ketua Pansus, H. Syamsir Paro, juga terlihat hadir bersama sejumlah anggota.

Pembahasan LKPJ dilakukan melalui diskusi mendalam bersama tim penyusun laporan pemerintah daerah.

Sejumlah anggota pansus turut hadir dalam pembahasan tersebut.

Mereka terdiri dari Samsir Siregar, H. Safiuddin, Hj. Hawatia, Andi Usdar, Kurdiansyah Anggoro, Alkhaisar Jainar Ikrar, serta Jusman.

Kehadiran anggota dinyatakan untuk memperdalam substansi laporan.

Pembahasan PAD Jadi Sorotan

Poin penting terkait laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dibahas secara rinci.

Fokus diberikan pada capaian Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah selama tahun anggaran berjalan.

Pendalaman dilakukan melalui penyampaian data oleh tim penyusun LKPJ.

Diskusi berlangsung dinamis. Tanya jawab dilakukan antara anggota pansus dan tim penyusun.

Klarifikasi terhadap sejumlah indikator PAD diminta untuk memperkuat akurasi laporan.

Pembahasan Dilanjutkan Hingga Tuntas

Rangkaian pembahasan LKPJ dijadwalkan akan terus dilanjutkan.

Seluruh materi laporan akan dikaji secara menyeluruh.

Hasil pembahasan akan disiapkan sebelum disampaikan dalam rapat paripurna.

Proses pendalaman dilakukan guna memastikan laporan pertanggungjawaban kepala daerah tersusun secara komprehensif.

Evaluasi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah akan menjadi bagian dari rekomendasi pansus.***

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Andi Fendy

Tags

Terkini

X