Mediaraya.id - Aduan masyarakat terkait dugaan penyelundupan BBM subsidi Pertalite ke Kepulauan Selayar disorot keras kalangan aktivis.
Sorotan tersebut disampaikan Ketua Badan Investigasi Nasional Lidik Pro Kabupaten Bulukumba, Andis, pada Senin, 2 Maret 2026.
Dugaan penyelundupan BBM subsidi Pertalite disebut dilakukan secara rapi sehingga luput dari pengawasan aparat.
Berdasarkan aduan warga, pola distribusi ilegal tersebut telah berlangsung berulang kali dengan memanfaatkan jalur darat dan laut dari wilayah Bulukumba menuju Selayar.
Proses pemindahan BBM subsidi Pertalite disebut berawal dari pengisian di SPBU Bulukumba, sebelum diarahkan ke wilayah pesisir yang dinilai minim pengawasan.
Modus Distribusi Dinilai Sistematis
Kepada media, Andis menyampaikan bahwa skema distribusi dilakukan dengan pembagian jalur pengangkutan darat dan laut.
“Mereka ambil BBM dari salah satu SPBU di kota Bulukumba kemudian dia muat pakai pickup ke wilayah Bontobahari,lalu jerigen yang berisi BBM subsidi itu dimuat ke kapal Jolloro/nelayan sementara mobil pickupnya menyeberang naik feri dan di sana dia jemput kembali BBM nya untuk kemudian diantar ke tempat tujuan” terang Andis.
Pola tersebut dinilai menyulitkan pendeteksian karena kendaraan dan muatan dipisahkan pada lintasan berbeda.
Kapal Pengangkut Kambing Diduga Dimanfaatkan
Indikasi penyelundupan BBM subsidi Pertalite disebut memanfaatkan kelengahan petugas pelabuhan.
Informasi lapangan menyebut jalur feri digunakan sebagai sarana penghubung distribusi.
“Kami dapat info bahwa kapal Jolloro yang dipakai muat BBM subsidi adalah kapal pemuat kambing dari Selayar.Kesini muat kambing dan pulangnya muat BBM ilegal,” lanjut Andis.
Keterangan tersebut dinilai menguatkan dugaan penyalahgunaan kapal nelayan sebagai sarana distribusi BBM subsidi ilegal.
Desakan Pengawasan Aparat Kepolisian
Pengawasan ketat diminta untuk difokuskan pada titik pembongkaran kambing dan area pesisir yang dicurigai menjadi lokasi pemuatan BBM subsidi.
Aktivitas pengawasan perlu dilakukan secara rutin demi mencegah distribusi ilegal menuju wilayah kepulauan.***
