Mediaraya.id - DPRD Bulukumba resmi memulai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2025.

Pembahasan tersebut digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bulukumba, Selasa (30/6/2026).

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Bulukumba, Umy Asyiatun Khadijah, didampingi Wakil Ketua DPRD Fahidin HDK dan Syahruni Haris, serta dihadiri seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD.

Turut hadir Bupati Bulukumba H. Andi Muchtar Ali Yusuf, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, para Asisten dan Staf Ahli, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta sejumlah tamu undangan.

Ranperda Akan Dikaji Mendalam Oleh Panitia Khusus DPRD

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Bulukumba Umy Asyiatun Khadijah menegaskan bahwa dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 akan menjadi bahan pembahasan intensif oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD sebelum nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Menurutnya, proses pembahasan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan seluruh pelaksanaan anggaran berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan serta memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

"Ranperda ini akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia Khusus DPRD. Hasil pembahasan nantinya akan menjadi dasar untuk penetapan sebagai peraturan daerah sesuai mekanisme yang berlaku," ujar Umy.

Andi Utta: 2025 Penuh Tantangan, Bulukumba Tetap Jaga Stabilitas Pembangunan

Sementara itu, Bupati Bulukumba H. Andi Muchtar Ali Yusuf menyampaikan bahwa Tahun Anggaran 2025 merupakan periode yang diwarnai berbagai tantangan ekonomi, baik pada tingkat nasional maupun global.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Bulukumba dinilai mampu menjaga stabilitas pembangunan daerah. Hal tersebut tercermin dari berbagai indikator makro daerah yang menunjukkan tren positif sepanjang tahun.

Bupati yang akrab disapa Andi Utta itu menyebut keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh elemen pembangunan, mulai dari DPRD, Forkopimda, aparatur sipil negara, pemerintah desa, pelaku usaha, akademisi, insan pers, hingga masyarakat.

"Keberhasilan pembangunan daerah tidak lepas dari sinergi seluruh pemangku kepentingan yang terus bekerja bersama untuk mendorong kemajuan Bulukumba," ungkapnya.

Bulukumba Kembali Raih Opini WTP Dari BPK

Dalam kesempatan tersebut, Andi Utta juga mengungkapkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2025 kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, ia menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dari tata kelola pemerintahan.

"Alhamdulillah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia," katanya.

Ia menambahkan, opini WTP harus dijadikan motivasi untuk terus memperbaiki sistem pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.

Komitmen Perkuat Pengendalian Intern Dan Pengelolaan Aset

Sebagai bentuk komitmen terhadap pemerintahan yang akuntabel, Pemerintah Kabupaten Bulukumba memastikan seluruh rekomendasi BPK akan ditindaklanjuti secara serius.

Langkah tersebut akan dilakukan melalui penguatan sistem pengendalian intern, peningkatan disiplin pengelolaan aset daerah, penyempurnaan kualitas perencanaan dan penganggaran, hingga memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Pemerintah Kabupaten Bulukumba akan terus memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan disiplin pengelolaan aset daerah, memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran, serta memastikan setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," tegas Andi Utta.

DPRD Diharapkan Berikan Masukan Konstruktif

Mengakhiri penyampaiannya, Bupati berharap proses pembahasan Ranperda dapat berlangsung secara objektif dan menghasilkan berbagai masukan konstruktif dari DPRD.

Ia meyakini sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi fondasi penting dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bulukumba.

Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 selanjutnya akan dilakukan oleh Panitia Khusus DPRD sebelum dibawa kembali ke rapat paripurna untuk memperoleh persetujuan bersama dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.***